Pembangunan Irigasi Karangmoncol di bulak sawah lor Kalurahan Wahyuharjo yang dilakukan 2 bulan terakhir sudah hampir selesai. Diperkirakan progres pembangunan telah mencapai 95% pengerjaan dan tinggal melakukan beberapa finishing. Hal tersebut disampaikan pada (5/7) oleh Bp Cokrohandoyo selaku pengawas lapangan dan sekaligus Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kalurahan Wahyuharjo yang menyatakan akhir juli ini irigasi sudah akan selesai dan bisa beroperasi di MT1 padi 2021/2022 bulan depan. Pembangunan bidang pertanian salah satunya irigasi ...

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2021 A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN Sub Bidang Kegiatan     1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah     2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan     3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan     4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD ...

Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo dalam pelaksanaan kewenangan kalurahan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat bertempat di: Alamat :  Padukuhan Bulu Rt: 02 Rw: 01 Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kodepos 55663 Telp./Whatsapp +6287838888387 Email : wahyuharjo1@gmail.com Website : http://wahyuharjo-kulonprogo.desa.id/index.php/first Halaman Facebook : Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo ( https://www.facebook.com/kalurahan.wahyuharjo/ )      5. Instagram :  kalurahan wahyuharjo ( ...

Produk Hukum Kalurahan, terdiri atas:a. Peraturan Kalurahan Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPKal bersama Lurah; b. Peraturan Lurah; Merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. c. Peraturan Bersama Lurah; Merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Lurah dan bersifat mengatur. d. Keputusan Lurah Merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat ...

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.  A. Fungsi BPKal :a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; danc. melakukan pengawasan kinerja Lurah. B. Tugas BPKal:a. menggali aspirasi masyarakat;b. menampung aspirasi ...

Salah satu potensi yang ada adalah pembangunan partisipatif di Kalurahan Wahyuharjo dengan menggunakan barang dan jasa yang tersedia secara lokal. hal tersebut memiliki 3 keunggulan yakni infrastruktur terbangun dengan baik karena para pekerja merasa ikut memiliki dan menggunakan hasil pembangunan, berdampak ekonomi secara langsung dalam bentuk upah pekerja ataupun pembelanjaan material pembangunan, dan adanya kepercayaan masyarakat dimana pada saat dibangun oleh warga setempat mereka akan ikut mengawasi serta menjadi saksi saat terjadi hal di luar ...

Seperti kalurahan lain, Kalurahan Wahyuharjo juga memiliki penduduk yang tidak selalu tetap. Adanya pindah datang, keluar, kelahiran, dan  kematian membuat jumlah penduduk selalu berubah setiap bulan laporan. Selain itu banyak penduduk yang ber-KTP Wahyuharjo yang tinggal di luar kalurahan, sebaliknya terdapat penduduk ber-KTP luar Wahyuharjo yang tinggal di wilayah Wahyuharjo untuk alasan pekerjaan, pendidikan maupun alasan keluarga yang lain. Kalurahan Wahyuharjo didominasi suku Jawa mencapai lebih dari 95% sehingga termasuk kalurahan yang homogen. ...

Kalurahan Wahyuharjo masuk dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagian selatan tepatnya di Kapanewon Lendah. Sebelum tahun 2020 penyebutan Kalurahan Wahyuharjo sendiri menggunakan nomenklatur 'desa'. Namun dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan; seluruh desa-desa di Kabupaten Kulon Progo berubah nomenklaturnya menggunakan kalurahan seiring berubahnya nomenklatur penyebutan kecamatan menjadi kapanewon. Perubahan tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang ...