Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo melakukan validasi data KPM calon penerima BLT Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan Khusus pada 11 Januari 2024. Pertemuan yang diselenggarakan di Pendopo Balai Kalurahan Wahyuharjo tersebut dihadiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan tokoh masyarakat. 

secara umum, Muskalsus dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024, serta Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo mengambil langkah dengan Perubahan APB Kalurahan TA 2024. Salah satu materi perubahan anggaran tersebut meliputi penyesuaian pagu pendapatan dari Dana Desa Tahun 2024 dan penyesuaian anggaran belanja kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024. Fokus penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan diutamakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kalurahan paling banyak 25% (dari anggaran Dana Desa); program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dari anggaran Dana Desa); program pencegahan dan penurunan stunting skala Kalurahan; program sektor prioritas di Kalurahan melalui bantuan permodalan BUMDesa/BUM Desa Bersama, serta program pengembangan Kalurahan sesuai potensi dan karakteristik Kalurahan; Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kalurahan yang menjadi sasaran prioritas Dana Desa sendiri meliputi keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Wahyuharjo berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu dengan menggunakan keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) P3KE, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE. Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin dimaksud, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan berdasarkan kriteria diantaranya kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Selain membahas KPM BLT Kalurahan, dalam Muskalsus tersebut juga disepakati beberapa kegiatan yang masuk dalam prioritas Dana Desa dalam Perubahan APBKal 2024. (did)